Masalah-Masalah Internasional : UPAYA MEMPERJUANGKAN TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Menurut kaum realis, hubungan Negara dengan ekonomi internasional selalu mempunyai masalah sebab system internasional adalah anarki. Dan anarki sangat sulit diatur. Seperti melindungi industry domestic melalui ketentuan perdagangan, proteksi, tarif prinsip (pajak), dan quota (limit dari jumlah impor) telah menjadi cara yang konvensional untuk meyakinkan produksi domestic bukanlah tumpahan oleh import yang murah saja. Bagi industry sukses tak jarang melakukan hal tersebut. Maka sangat wajar apabila sebagian sector industry/ekonomi menginginkan dukungan atau perlindungan.

Apabila kita tinggal di dunia dengan model ekonomi internassional yang secara akurasinya dideskripsikan sebagai cara hubungan ekonomi antar Negara distrukturisasikan, maka pendekatan kita untuk mengerti dan menjelaskan perrmasalahan yang telah kita buat akan mengarahkan kita untuk mencari kompetensi an otoritas dari pemerintahan nasional dan organisasi pemerintahan internasional, konstruksi dan pengoperasian rezim internasional untuk menjalankan aktivitas ekonomi internasional.

Banyak pengusaha, politikus dan akademika yang menyatakan bahwa kita tidak mempunyai lagi ekonomi internasional yang sederhana berdasarkan hubungan perdagangan dan investasi antara ekonomi nasional dengan pengendalian oleh pemerintahan nasional.  Hasil daripada ekonomi inernasional yang kompleks memerlukan modifikasi dan perkembangan untuk menghadapi global ekonomi politik. Struktur ekonomi politik global memiliki ekonomi internasional lama dalam kerangka kerja baru berdasarkan Negara teritorinya, tapi tidak harus nasionalnya diartikan dalam kebutuhan, organisasi, dan keuntungan. Menurut T.May Rudi, mungkin cara yang tepat adalah mendemonstrasikan dari kegunaannya dan mengembangkan ilustrasinya untuk ekonomi internasional.

Dunia sudah condong pada arah yang liberal, perdagangan bebas telah dilakukan sebagai bentuk ekonomi internasional. Intinya, untuk memperjuangkan tata ekonomi internasional baru, perlu adanya resolusi pada kebijakan pemerintah yang searah dengan PBB atau organisasi internasional seperti WTO. Atau jika ada ketimpangan kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB maupun WTO, maka perlu ada resolusi berupa revisi kebijakan atau membuat kebijakan baru. Dan disamping free trade, fair trade juga merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan tata ekonomi internasional baru. 

CONTOH :

Negara-negara berkembang memperjuangkan perdagangan yang lebih adil dalam pertemuan tingkat tinggi kelompok G-20.